Kehidupanmanusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus Dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak 10butir pengamalan sila ke-4 Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Salahsatu peran pancasila di Indonesia adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya semua sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Salah satu nilai pancasila adalah nilai kerakyatan. Dalam penerapan nilai kerakyatan, salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. . - Sudah lama diyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan musyawarah dan mufakat mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi yang baik dan indah di tengah keberagaman yang karena itu, musyawarah mufakat harus terus dijaga. Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, menyatakan musyawarah mufakat bukanlah sesuatu yang aneh dan baru untuk masyarakat Indonesia maupun dalam kehidupan berpolitik negeri ini. Baca juga Politisi Golkar Nilai Wajar Bamsoet dan Airlangga Bersaing Keras Jadi Ketum Keutamaan musyawarah dan mufakat sebagai bagian kehidupan berdemokrasi diwujudkan dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan Perwakilan". Azis menjelaskan, musyawarah mufakat seperti menjadi napas bagi bangsa ini. Artinya, musyawarah mufakat itu adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya "Terkandung nilai pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Saya pribadi selalu mengutamakan azas musyawarah mufakat, juga dalam kehidupan berpolitik sebagai anggota DPR. Kita bisa sebut itu lobi-lobi, atau pendekatan-pendekatan," jelas Aziz Syamsuddin, Kamis 14/11/2019.Aziz Syamsuddin yang sebelumnya adalah ketua banggar dan Komisi III itu mengatakan bahwa esensi musyawarah mufakat sudah sangat melekat dengan bangsa Indonesia sehingga apapun bentuknya, meski akhirnya harus voting, musyawarah mufakat itu selalu digunakan di setiap kegiatan. Baca juga Meutya Hafid Golkar Dorong Munas Capai Musyawarah Mufakat "Kita harus selalu mengedepakan musyawarah mufakat," tegas Aziz Syamsuddin yang pernah menjadi Chef de Mission CdM kontingen Indonesia di SEA Games 2017, Malaysia. Ihwal musyawarah dan mufakat kembali mengemuka menjelang kelangsungan Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar yang digelar 4-6 Desember mendatang di Jakarta. Mendekati ke saat Munas, Airlangga Hartarto yang petahana dan Bambang Soesatyo, Ketua MPR, menjadi dua nama yang disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar 2019-2024 itu. Airlangga, yang baru mengemban amanah sebagai ketua umum Partai Golkar sejak akhir 2017-menggantikan Setya Novanto- didukung seluruh 34 DPD Golkar Tingkat I dan mayoritas DPD Tingkat II sehingga berpeluang besar untuk mempertahankan jabatannya. Baca juga Tawa Bamsoet Saat Disebut sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar... Namun demikian, kubu pendukung Bambang Soesatyo tampaknya masih bersikeras agar ketua MPR terus maju dalam kontestasi tersebut. Tak berlebihan jika menyikapi dinamika yang berkembang menjelang munas ini banyak kader Golkar yang menyerukan perlunya musyawarah mufakat untuk memastikan figur ketua umum periode lima tahun ke depan itu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Sejak lahirnya Orde Baru Orba pada 1966, kehidupan demokrasi di Indonesia mulai kembali. Di mana lembaga-lembaga demokrasi mulai berfungsi, seperti adanya pemilu, sidang-sidang DPR baik pusat dan daerah, MPR menjalankan fungsinya dengan nyata. Kondisi itu tidak lepas karena bangsa Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila. Di mana demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD sejarah, Indonesia sudah menyelenggaran pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat lewat Pemilihan Umum Pemilu. Arti Demokrasi Pancasila Dilansir, Encylopaedia Britannica 2015, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata "demos" rakyat dan "kratos" pemerintahan. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki diperintah oleh raja, ratu, atau kaisar, oligarki diperintah oleh beberapa orang, aristokrasi diperintah oleh kelas istimewa, dan despotisme pemerintahan absolut oleh satu orang.Baca juga Karakter Utama Demokrasi Pancasila Orang Yunani kuno adalah orang pertama yang mempraktikkan demokrasi dalam komunitas sebesar kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dalam demokrasi tersebut musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan. Karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Tapi jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat ditempuh melalui pemunguta suara. 1. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus... Dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya Dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab Berdasarkan pelaksanaan dan kebijakan nasional Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak Mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta Jawaban Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak 2. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu Adanya biaya yang dapat di gunakan Semua pihak mengetahui tugas masing-masing Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu 3. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun... Kultur demokrasi Individualisme Kelompok Kesejahteraan Keamanan Jawaban Kultur demokrasi 4. Hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa antara lain... Banyak kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa Indonesia Pembangunan nasional yang kurang merata Keanekaragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, serta agama Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual Tidak terjadinya kesalah pahaman antar individu Jawaban Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual 5. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu Semua pihak mengetahui tugas masing-masing Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu Adanya biaya yang dapat digunakan Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu 6. Pandangan Pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat... Manusia harus hidup teratur Setiap individu mempunyai kebebasan mutlak Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat Kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat Kehidupan manusia harus setaraf dan seimbang Jawaban Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat 7. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif berarti... Berhak mengadakan hubungan dengan negara sedunia Berusaha menyelesaikan permasalahan regional Memiliki pengaruh di kawasan internasional Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia Berhak untuk menyelesaikan persoalan dunia Jawaban Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia 8. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa berarti... Pancasila meg rupakan pandangan hidup bangsa berarti Pancasila sebagai ajaran bangsa Sebagai alat peraturan pemerintah Sebagai konsep dasar kehidupan yang ag -citakan suatu bangsa Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan Jawaban Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa 9. Hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks demokrasi pancasila... Sedang dalam proses Sebagai sumber informasi Saat ini dipertahankan Dilaksanakan secara konsekuen Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen Jawaban Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen 10. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi... Keamanan Hukum Prosedural Kesejahteraan Politik Jawaban Prosedural Mohon tinggalkan komentar jika blog ini membantu, Terimakasih. Jakarta - Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi siswa dalam melakukan berbagai hal, seperti mengambil keputusan bersama. Adapun, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila pancasila adalah dengan berikut keputusan bersama merupakan salah satu pengamalan Pancasila pada sila ke-4. Adapun, sila ke-4 berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."Dilansir dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, pengamalan Pancasila dalam bentuk butir-butir kehidupan bernegara awalnya diatur melalui Ketetapan MPR kemudian disempurnakan dengan Ketetapan MPR butir pengamalan sila ke-4 Pancasila1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan Pengambilan Keputusan BersamaBerdasarkan beberapa pengamalan di atas, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila pancasila adalah dengan musyawarah. Dengan begitu, keputusan bisa mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V oleh Dyah Sriwilujeng, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Oleh karenanya, pendapat setiap orang perlu dilakukan dengan saling bertukar pendapat terhadap suatu topik permasalahan. Dalam musyawarah, akan muncul berbagai pendapat dari para peserta di dalamnya. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang pendapat dalam musyawarah senantiasa dilakukan dengan semangat kekeluargaan, yakni dengan memperhatikan tata kesopanan saat musyawarah. Setelah saling bertukar pendapat, baru dicapai lah satu keputusan. Keputusan dalam musyawarah bukan berdasar atas suara terbanyak atau paksaan dari pihak tertentu, melainkan karena adalah disetujuinya suatu pendapat oleh semua pihak dalam musyawarah tanpa suatu paksaan. Mufakat harus memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hal ini, mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan. Hasil musyawarah akan menjadi kesepakatan bersama jika peserta di dalamnya bersedia dan mematuhi mufakat yang telah jangan lupa pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan musyawarah ya, detikers! Simak Video "Pidato Berapi-api ke Relawan, Jokowi Dinilai Mau Jadi King Maker" [GambasVideo 20detik] kri/pay Dalam demokrasi Pancasila, setiap hasil keputusan melalui musyawarah mufakat maupun suara terbanyak harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang bersangkutan harus …. A. menerima dengan itikad baik B. melaksanakan jika menguntungkan C. menerima dengan rasa tanggung jawab D. melaksanakan karena kita wajib tenggang rasa E. menerima serta melaksanakannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab Pembahasan Hal ini berarti bahwa semua pihak yang bersangkutan harus menerima serta melaksanakannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab Jawaban E- Jangan lupa komentar & sarannya Email nanangnurulhidayat

dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus